Klampok.com; 

Musdes( Musyawara Desa Klampok) yang dipimpin oleh Ketua BPD Klampok dan dilaksanakan pada ;

Hari Jum'at, tgl: 21 Juli th.2023 yang dihadiri oleh Perangkat dan Tokoh - Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Kerja Tahun 2024. 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa. Hal yang bersifat strategis yang dimaksud disini, meliputi:

a. penataan Desa;

b. perencanaan Desa;

c. kerja sama Desa;

d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

f. penambahan dan pelepasan aset; dan

g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Desa melaksanakan Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas:

Pemerintah Desa;

BPD; dan

unsur masyarakat.

Juknis Atau Tata Cara Musyawarah Desa (Musdes) 

Juknis Musdes telah dibahas dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa. Adapun Tahapan Musyawarah Desa terdiri atas:

a. persiapan; dan

b. pelaksanaan.

Tahapan Musyawarah Desa (Musdes) ini dibahas pasal per pasal dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 dari mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 29.

Persiapan

Pasal 19

(1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.

(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

sarana dan prasarana pendukung; dan

peserta undangan dan pendamping.

(3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

(4) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:

permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;

penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;dan

penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

(1) Dalam persiapan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.

(2) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil Musyawarah BPD.

(3) Berita acara hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur BPD.

Pasal 21

(1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketua: sekretaris BPD;

b. anggota:

1) unsur BPD;

2) unsur perangkat Desa; dan

3) unsur LKD;

(3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.

Pasal 22

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Desa menyiapkan:

  a. kepesertaan Musyawarah Desa;

  b. jadwal kegiatan;

  c. tempat kegiatan; dan

  d. sarana pendukung kegiatan.

Pasal 23

(1) Kepesertaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

     a. peserta; dan

     b. undangan.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,merupakan setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.

(4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:

unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

tenaga Pendamping Profesional;

bintara pembina desa; dan/atau

bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 24

(1) Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masya