KlampokUpdate 

Pemkab Gresik memperketat verifikasi hibah hingga tingkat desa untuk mencegah salah sasaran dan memastikan manfaatnya tepat bagi masyarakat.

Kebijakan ini disampaikan Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Hibah Daerah 2026 di Kantor Bupati Gresik, Selasa (14/4).

“Hibah harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh ada kesalahan, karena kalau sudah salah, tidak bisa diperbaiki di tengah jalan,” tegasnya saat membuka Sosialisasi Kebijakan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2026, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, verifikasi diperkuat sejak perencanaan melalui Musrenbang hingga penginputan di SIPD untuk menutup celah perubahan di luar mekanisme, sesuai evaluasi KPK 2025.

Selain itu, usulan hibah wajib selaras dengan Nawakarsa dan visi-misi kepala daerah 2025–2030. Di tengah keterbatasan anggaran, program yang tidak mendesak atau minim dampak mulai disaring.